Key Highlights

  • Pemerintah Kabupaten Sidoarjo intensifkan pengawasan terhadap Stasiun Pengisian Pengusaha Gas (SPPG).
  • Sebanyak 21 SPPG teridentifikasi beroperasi di Sidoarjo tanpa memiliki izin resmi.
  • Langkah ini diambil demi menjamin keamanan distribusi gas LPG serta kepatuhan regulasi bagi masyarakat.

SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan komitmen serius dalam menertibkan sektor energi, khususnya distribusi gas LPG. Pengawasan ketat kini diberlakukan terhadap Stasiun Pengisian Pengusaha Gas (SPPG) di seluruh wilayah Sidoarjo. Hasilnya cukup mengejutkan: 21 SPPG ditemukan beroperasi tanpa mengantongi izin resmi dari pihak berwenang.

Pengetatan pengawasan ini bukan tanpa alasan. Keberadaan SPPG tak berizin menimbulkan risiko besar, mulai dari potensi masalah keamanan hingga ketidakpastian dalam jaminan kualitas dan kuantitas gas yang disalurkan kepada masyarakat. Ini adalah langkah proaktif Pemkab Sidoarjo untuk memastikan seluruh operasional berjalan sesuai standar dan regulasi.

Ancaman Pelanggaran dan Risiko Keamanan

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sidoarjo, Ari Suryono, menegaskan bahwa identifikasi terhadap 21 SPPG tak berizin ini merupakan hasil dari upaya inspeksi dan pendataan menyeluruh. “Kami telah mendata dan menemukan puluhan SPPG yang belum memiliki izin. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keamanan dan hak konsumen,” ujar Ari.

Menurutnya, setiap SPPG wajib memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Izin ini bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan bahwa fasilitas tersebut telah memenuhi standar keselamatan, lingkungan, dan pelayanan publik yang ditetapkan. Tanpa izin, pengawasan terhadap standar-standar ini menjadi sulit dilakukan.

Risiko terburuk dari operasional SPPG tak berizin adalah potensi insiden kecelakaan, seperti ledakan atau kebakaran, akibat standar keamanan yang tidak terpenuhi. Selain itu, masyarakat juga rentan menjadi korban praktik curang dalam pengisian tabung gas jika tidak ada pengawasan resmi.

Langkah Tegas dan Pembinaan

Menyikapi temuan ini, Pemkab Sidoarjo tidak akan tinggal diam. Pihak berwenang berencana untuk segera melakukan pemanggilan dan pembinaan terhadap para pemilik SPPG yang belum berizin tersebut. Tujuannya adalah mendorong mereka untuk segera melengkapi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika dalam jangka waktu yang ditentukan tidak ada itikad baik dari para pemilik untuk mengurus izin, sanksi tegas akan diberlakukan. Sanksi ini bisa berupa penutupan sementara hingga permanen, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Langkah ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan iklim usaha yang tertib dan bertanggung jawab.

Situasi ini mengingatkan pentingnya kepatuhan regulasi dalam setiap lini bisnis yang berhubungan langsung dengan publik. Pengawasan serupa juga pernah dilakukan di wilayah lain untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok dan kepatuhan perizinan, sebagaimana laporan Azka.id terkait sidak di pasar Banyuwangi oleh Mendag Zulhas.

Pemkab Sidoarjo berharap, dengan pengetatan pengawasan ini, semua SPPG dapat beroperasi secara legal dan aman, sehingga distribusi gas LPG kepada masyarakat dapat berjalan lancar tanpa kekhawatiran.

🗣️ Share Your Opinion!

Bagaimana menurut Anda, langkah konkret apa lagi yang perlu diambil Pemkab Sidoarjo untuk menertibkan SPPG tak berizin ini?

Ikuti Azka.id untuk mendapatkan berita terkini dan analisis mendalam dari berbagai peristiwa penting.